Anggaran besar tapi fasilitas minim. Publik pertanyakan transparansi dan minta KPK turun tangan selidiki dugaan korupsi.
Sorotan tajam mengarah pada pengelolaan dana RSUD LA Patarai Barru selama masa kepemimpinan Dr. Ulfah (2022–2024). Anggaran Rp50 miliar per tahun yang seharusnya meningkatkan pelayanan justru memicu pertanyaan besar, menyusul laporan buruknya kondisi fasilitas rumah sakit.
Dalam debat Pilkada Barru 2024, Rabu malam (13/10/2024), pasangan calon nomor 01 mengungkap kelangkaan obat dan minimnya alat kesehatan di RSUD. Jawaban Dr. Ulfah yang defensif dan tanpa data memperburuk kepercayaan publik. “Kemana dana sebesar itu jika kondisi RSUD seperti ini?” ujar salah satu peserta debat.
Publik semakin geram setelah video fasilitas RSUD Barru viral. WC bau, selokan kotor, lampu rusak, hingga atap bocor saat hujan menjadi keluhan utama. “Rumah sakit ini sudah seperti bangunan terbengkalai, tidak layak disebut RSUD,” tulis akun media sosial Lastri Lastri.
Meningkatnya anggaran RSUD Barru dari Rp30 miliar menjadi Rp50 miliar per tahun seharusnya menjadi solusi atas berbagai kekurangan. Namun, minimnya dampak nyata dari anggaran tersebut menguatkan desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan.
“Ini bukan lagi soal pengelolaan yang buruk. Ada indikasi penyalahgunaan anggaran yang harus diusut tuntas,” kata seorang tokoh masyarakat. Desakan investigasi terhadap alokasi dana tersebut terus mengalir di media sosial.
Isu ini menjadi batu sandungan besar bagi paslon nomor urut 02, Dr. Ulfah dan MHG. Publik mulai mempertanyakan kemampuan mereka memimpin daerah jika transparansi anggaran sebesar itu tak mampu dipertanggungjawabkan.
#UsutDana50Miliar #RSUDBarru #TransparansiAnggaran #KPK #PilkadaBarru2024
