Selama menjabat sebagai direktur, fasilitas RSUD Barru memprihatinkan. Publik desak transparansi alokasi anggaran tahunan.
Kepemimpinan Dr. Ulfah sebagai Direktur RSUD LA Patarai Barru (2022–2024) kini menjadi sorotan tajam. Setelah debat publik Pilkada Barru 2024, berbagai kekurangan fasilitas di RSUD terungkap ke publik, memicu polemik dan desakan transparansi anggaran.
Dalam debat yang digelar Rabu malam (13/10/2024), Ulfah gagal menjawab pertanyaan soal kelangkaan obat dan minimnya alat kesehatan di RSUD Barru. Data yang ia paparkan dinilai tidak relevan. Bahkan, klaim akreditasi A untuk RSUD Barru bertentangan dengan fakta bahwa rumah sakit tersebut masih bertipe C sejak 2016.
Kondisi fasilitas RSUD Barru menuai kritik dari berbagai pihak. Video yang viral di media sosial memperlihatkan WC bau, selokan kotor, lampu rusak, dan atap yang bocor saat hujan. “Bagaimana dana Rp50 miliar tiap tahun dikelola jika kondisi RSUD seperti ini?” tulis salah satu pengguna media sosial.
Keluhan berbagai pihak di media sosial khususnya di platform media sosial Facebook mencuat. Antrian panjang menunggu obat obatan hingga 8 jam “saya dari jam 9 pagi di sini menunggu obat” ujar salah satu warga saat menunggu obat dengan antiran panjang.
Ulfah juga mendapat kecaman setelah mengungkapkan bahwa anggaran RSUD Barru meningkat dari Rp30 miliar menjadi Rp50 miliar per tahun selama masa jabatannya. Namun, publik mempertanyakan hasil nyata dari penggunaan anggaran tersebut.
Berbagai pihak mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran di RSUD Barru. “Angka Rp50 miliar per tahun tidak kecil. Fasilitas rumah sakit ini tidak mencerminkan alokasi sebesar itu,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Kritik terhadap kepemimpinan Ulfah kini mencemari citra paslon nomor urut 02 dalam Pilkada Barru 2024. Banyak yang mempertanyakan kemampuan Ulfah memimpin daerah jika sebagai direktur rumah sakit saja ia dianggap gagal.
#RSUDBarru #Dana50Miliar #TransparansiAnggaran #KepemimpinanGagal #PilkadaBarru2024