Makassar, 08/03/2024– Desakan pencopotan Kapolrestabes Makassar semakin menguat setelah berbagai peristiwa yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat dan memicu sorotan terhadap kinerja kepolisian di Kota Makassar. Kritik keras datang dari kalangan mahasiswa, salah satunya dari pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Selatan.
Sudarman, yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Bidang Pertahanan dan Keamanan HMI Badko Sulsel, menilai bahwa situasi keamanan dan penegakan hukum di Makassar saat ini membutuhkan evaluasi serius di tubuh kepolisian, khususnya pada level pimpinan.
Menurut Sudarman, berbagai polemik yang terjadi belakangan ini menunjukkan lemahnya kontrol dan manajemen kepemimpinan di internal Polrestabes Makassar.
“Jika berbagai persoalan yang mencoreng wajah penegakan hukum terus terjadi tanpa ada evaluasi serius, maka wajar publik mempertanyakan kapasitas kepemimpinan di Polrestabes Makassar. Kami mendesak agar Kapolrestabes Makassar segera dicopot dari jabatannya,” tegas Sudarman dalam keterangannya, Minggu.
Sudarman yang juga merupakan mantan Ketua HMI Komisariat Universitas Megarezky tersebut menilai bahwa institusi kepolisian tidak boleh menutup mata terhadap kritik publik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sangat ditentukan oleh sikap tegas pimpinan dalam menjaga profesionalisme anggota.
Ia menegaskan bahwa pencopotan pimpinan kepolisian bukan semata-mata bentuk tekanan, tetapi merupakan bagian dari mekanisme evaluasi terhadap tanggung jawab jabatan.
“Jabatan Kapolrestabes bukan sekadar posisi struktural, tetapi amanah besar untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil dan profesional. Jika kepemimpinan tidak mampu menjawab keresahan publik, maka sudah sepatutnya ada langkah tegas dari Mabes Polri untuk melakukan pergantian,” ujarnya.
Sudarman juga mengingatkan bahwa berbagai kejadian yang menimbulkan polemik di masyarakat telah memperburuk citra kepolisian di mata publik, khususnya di Kota Makassar.
Ia menilai, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas dari pimpinan Polri, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat semakin merosot.
“Hukum tidak boleh terlihat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kepolisian harus membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka berdiri di atas prinsip keadilan, bukan sekadar mempertahankan jabatan,” katanya.
Lebih jauh, Sudarman menegaskan bahwa HMI sebagai organisasi mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya penegakan hukum.
“Kami tidak akan diam jika ada praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Jika tuntutan ini tidak direspons, maka bukan tidak mungkin gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat sipil akan semakin besar,” tutupnya.
Desakan evaluasi terhadap kepemimpinan di Polrestabes Makassar kini menjadi perhatian publik dan diharapkan mendapat respons serius dari pimpinan Polri sebagai bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
