Abrian Direktur pemantau kebijakan publik &Advokasi PRI
MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — Public Research Institute (PRI) menyatakan akan menyoroti dugaan persoalan hubungan pribadi yang menyeret nama Bupati Bone dan Ketua DPRD Bone. PRI menilai, isu yang berkembang di tengah masyarakat perlu dijawab secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi berkepanjangan.
Melalui Direktur Pemantau Kebijakan dan Advokasi PRI, Abrian, organisasi tersebut menyatakan tengah mempertimbangkan langkah demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi publik sekaligus mendorong klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
“Pejabat publik harus memahami bahwa jabatan yang diemban membawa tanggung jawab moral kepada masyarakat. Ketika muncul isu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik, klarifikasi yang terbuka dan terukur menjadi penting. Kami tidak ingin persoalan ini hanya menjadi bahan spekulasi tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Abrian.
Menurut PRI, kritik terhadap pejabat publik harus tetap berpijak pada fakta, bukan sekadar kabar yang beredar. Karena itu, PRI mendorong pihak-pihak yang disebut dalam isu tersebut untuk memberikan penjelasan secara proporsional agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
PRI Pertimbangkan Aksi Demonstrasi
Abrian menegaskan, PRI membuka kemungkinan menggelar aksi demonstrasi apabila isu tersebut tidak memperoleh kejelasan dan terdapat dasar faktual yang layak untuk ditindaklanjuti.
“PRI tidak akan menutup mata terhadap persoalan yang menyangkut kepercayaan publik. Jika diperlukan, kami akan menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi dan meminta pihak berwenang menelaah setiap informasi yang memiliki dasar yang jelas. Namun, kami juga menegaskan bahwa tuduhan tidak boleh dianggap sebagai fakta sebelum ada bukti yang dapat diverifikasi,” ujarnya.
PRI menyatakan langkah yang dipertimbangkan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial organisasi masyarakat sipil. Pelaksanaannya akan memperhatikan ketentuan hukum, mekanisme penyampaian pendapat di muka umum, serta penghormatan terhadap hak setiap pihak untuk memberikan klarifikasi.
PRI juga mengingatkan agar isu yang menyangkut kehidupan pribadi seseorang tidak serta-merta dijadikan dasar untuk menghakimi. Apabila terdapat persoalan yang benar-benar berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, atau pelanggaran hukum, hal tersebut perlu ditelaah berdasarkan bukti dan kewenangan lembaga yang berkompeten.
“Yang kami dorong adalah kejelasan, bukan penghakiman. Jangan sampai ruang publik dipenuhi tuduhan yang belum teruji, tetapi jangan pula mengabaikan informasi yang memang layak diperiksa. Semua harus ditempatkan secara objektif dan berdasarkan fakta,” tutup Abrian.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau bukti terverifikasi yang disertakan dalam bahan pemberitaan ini untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut. Oleh karena itu, klarifikasi dari Bupati Bone dan Ketua DPRD Bone tetap diperlukan sebelum kesimpulan apa pun ditarik.
Catatan redaksi: Pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini perlu diberi kesempatan menyampaikan tanggapan sebelum berita diterbitkan. Rencana aksi PRI juga perlu dikonfirmasi kembali kepada Abrian untuk memastikan waktu, lokasi, dan bentuk kegiatan yang benar-benar telah ditetapkan.
