Oleh: Muhammad Abduh Azizul Gaffar (Direktur Eksekutif Public Research Institute)
Indonesia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Video viral pengakuan seorang warga negara asing (WNA) asal Prancis yang secara eksplisit membongkar struktur kendali narkoba di Nusa Tenggara Barat (NTB) bukan sekadar ocehan turis yang tersandung masalah hukum. Ini adalah tamparan keras, sebuah “bola api” yang menyeret nama-nama petinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolda NTB, Hadi Gunawan. Jika pengakuan ini benar, maka kita tidak sedang menghadapi pengedar jalanan, melainkan sebuah institusi yang terinfeksi dari dalam oleh sindikat transnasional.
Upaya masyarakat sipil dalam melawan gurita narkoba ini justru kerap dibalas dengan “besi panas” hukum. Contoh nyata adalah pengguna akun Facebook Badai NTB, yang aktif melakukan sebuah gerakan advokasi digital yang vokal membongkar keterlibatan oknum aparat dan pejabat dalam bisnis gelap narkoba. Bukannya diapresiasi sebagai whistleblower, justru aktivis di balik akun tersebut yang akrab disapa Uswatun hasanah justru menjadi target kriminalisasi atas tuduhan pencemaran nama baik. Penahanan terhadap “Badai NTB” adalah bukti nyata bahwa hukum di negeri ini seringkali digunakan sebagai alat pelindung bagi para bandit berseragam, bukan pelindung bagi rakyat yang peduli akan masa depan generasinya.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memikul beban sejarah yang berat. Narasi “Reformasi Polri” yang selama ini didengungkan terasa hampa di tengah merosotnya kepercayaan publik (trust public) terhadap Korps Bhayangkara. Kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba, kini justru dituding menjadi operatornya.
Kami di Public Research Institute menilai bahwa dualisme fungsi dan posisi Polri yang terlalu “superbody” tanpa pengawasan politik yang ketat telah menciptakan kekuasaan tanpa batas (unlimited power) yang koruptif. Narkoba bukan lagi sekadar masalah kriminal, melainkan ancaman bahaya laten yang mengancam eksistensi kedaulatan negara. Jika dibiarkan, Indonesia akan bertransformasi menjadi narco-state di mana kebijakan negara ditentukan oleh bandar.
Atas dasar krisis integritas ini kami dari public research institute mendesak presiden Prabowo subianto dan DPR RI untuk mengambil langkah radikal, untuk segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen.
Pemerintah harus segera mengusut tuntas pengakuan WNA Prancis tersebut. TPF ini wajib melibatkan unsur independen (akademisi, aktivis, dan komnas HAM) untuk membuktikan kebenaran keterlibatan Jenderal Hadi Gunawan dan nama-nama lain yang disebut. Karna Tanpa tim independen, penyelidikan internal Polri hanya akan menjadi ajang “bersih-bersih debu di bawah karpet”.
Serta memandang perlunya Penggabungan Polri ke Dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Untuk memutus rantai politik kekuasaan yang absolut, sudah saatnya wacana penggabungan Polri ke bawah kementerian kembali diseriusi. Ini adalah langkah fundamental agar kepolisian berada di bawah kontrol sipil yang demokratis dan fokus pada fungsi keamanan masyarakat, bukan politik praktis atau perlindungan bisnis ilegal.
Serta pentingnya Analisis Diplomasi Prancis mengingat Pemerintah Prancis dikenal sangat protektif terhadap warganya yang menghadapi masalah hukum di luar negeri. Jika pengakuan warganya ini diabaikan oleh pemerintah Indonesia namun kemudian terbukti benar melalui tekanan diplomatik atau hukum internasional, maka kredibilitas hukum Indonesia di mata dunia akan hancur total.
Ingat Narkoba adalah mesin pembunuh masal. Jika jenderal-jenderal kita justru menjadi teknisinya, maka kepada siapa lagi rakyat harus mengadu?
Presiden Prabowo harus membuktikan janji “swasembada keamanan” dengan membersihkan institusi Polri dari sisa-sisa pengkhianat bangsa yang menjual masa depan anak cucu demi pundi-pundi rupiah haram.
Stop Kriminalisasi Aktivis, Bongkar Mafia Narkoba Berpangkat!
