Menu

Mode Gelap
Mobilisasi Ratusan Ketua RT/RW Barru ke Luar Kota Diduga untuk Menangkan Paslon Nomor 2 Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Bupati Barru Kumpulkan Ketua RT/RW untuk Menangkan Pasangan Dokter Ulfah & MHG AMPERA Desak Kejati Sulsel Periksa Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng Demo jilid V Ampera : Dugaan korupsi pengadaan bibit sukun dan nangka madu di Bantaeng Rekom Gerindra Ke Husniah Talenrang dan Darmawangsyah Muin

News · 27 Sep 2023 WITA ·

Pj Sekprov Buka Rakor SPHP Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel


 Pj Sekprov Buka Rakor SPHP Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel Perbesar

MAKASSAR | Pj Sekprov Buka Rakor , Pj Sekprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel, yang dilaksanakan di Hotel Ibis, Jalan Maipa Makassar, Rabu, 27 September 2023.

Dalam sambutannya, Andi Muhammad Arsjad mengatakan, rakor ini adalah salah satu program prioritas dari Pj Gubernur Sulsel, yakni pengendalian inflasi. Berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dinyatakan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, bermutu dan bergizi.

Dalam menjaga ketahanan pangan, kata Arsjad, pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, baik di tingkat produsen maupun konsumen, serta mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan.

Ia menjelaskan, kondisi faktual belakangan ini, memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan masih kendala pemerintah.

“Kendalanya yaitu ketersediaan produksi bahan pangan pokok belum merata sepanjang waktu dan antara wilayah. Kedua, beberapa pangan pokok masih tergantung pasokan dari luar negeri. Ketiga, wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang berbentuk kepulauan. Keempat, prasarana dan sarana distribusi yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan,” urai Arsjad.

Pj Sekprov Buka Rakor Menurut Arsjad, harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait guna kecukupan pangan masyarakat karena merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan dan berkontribusi terhadap inflasi. Untuk itu, pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi, memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi untuk mencegah kegagalan pasar (market failure) yang dapat berefek tergerusnya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap kepada peserta rapat yang hadir, dapat mengikuti rapat dengan seksama untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan,” harapnya.

Hadir dalam rapat tersebut, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perwakilan Bank Indonesia (BI), Perwakilan Bulog, serta Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Kota se-Sulsel, para perwakilan Forkopimda Sulsel, serta para pelaku usaha pangan. (**)

Baca Juga :  Disperindag Sulsel dan Pemkot Palopo Bekerja Sama Gelar Pasar Murah 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain Ikuti saluran PHINISICE SULSEL di [ WhatsApp  ]

Artikel ini telah dibaca 10 kali

Baca Lainnya

Universitas Sawerigading Berduka, Mantan Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Meninggal Dunia

10 April 2025 - 09:37 WITA

Kejati Sulsel Diminta Usut, GEMPI Sul-Sel Laporkan 3 Proyek Gagal di Lutim.

25 Februari 2025 - 16:28 WITA

Beberapa Mega Proyek Luwu Timur akan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diduga terdapat beberapa proyek gagal dan merugikan Negara.

23 Februari 2025 - 18:51 WITA

Villa Raudah bakal gelar Gathering Akbar bersama DPS Sulsel ada Hadiah Utama Umroh Gratis

21 Februari 2025 - 11:29 WITA

Didampingi JPN, KPU Bulukumba Berhasil Menangkan Sengketa Pilkada Bulukumba di MK

4 Februari 2025 - 19:31 WITA

Polres Bulukumba Kembali Gelar Yasinan dan Doa Bersama

30 Januari 2025 - 15:03 WITA

Trending di News