Makassar— Gelombang perlawanan mahasiswa terhadap dugaan korupsi proyek infrastruktur kembali menguat. Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GMPR) bersama sejumlah aliansi mahasiswa memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah III Sulawesi Selatan.
Aksi ini dipicu oleh dugaan kuat praktik korupsi, kolusi, serta penyimpangan teknis pada proyek rehabilitasi jalan nasional dan penanganan drainase yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025, dengan nilai anggaran mencapai puluhan miliar rupiah.
Hasil investigasi mahasiswa dan laporan warga menemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari kondisi jalan yang rusak sebelum masa pemeliharaan berakhir, lapisan aspal yang mudah terkelupas, hingga dugaan tidak dilaksanakannya uji teknis wajib. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya kualitas pelaksanaan proyek.
Tak hanya itu, pekerjaan drainase juga disorot karena diduga dikerjakan asal jadi, tidak berfungsi optimal, dan berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama saat musim hujan.
GMPR juga mengungkap adanya dugaan pengaturan tender, pembayaran proyek hingga 100 persen meski kualitas pekerjaan belum memenuhi standar, serta indikasi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Ketua Umum GMPR, Abrian Tumanduk, menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat dugaan penyimpangan tersebut.
“Ini menyangkut uang rakyat dan keselamatan publik. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan. Kepala Satker Balai Jalan Nasional Wilayah III Sulsel harus dipanggil dan diperiksa secara terbuka apabila diduga bertanggung jawab,” tega Abrian.
Selain menggelar aksi unjuk rasa, GMPR memastikan akan melaporkan dugaan kasus tersebut ke Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh.
Aksi direncanakan berlangsung di Kantor Satker PJN Wilayah III Sulsel, serta sejumlah titik strategis lain seperti Kejaksaan Tinggi Sulsel dan Polda Sulsel. Ratusan massa aksi dipastikan turun dengan membawa mobil komando, spanduk tuntutan, serta selebaran edukasi kepada publik.
Mahasiswa menuntut audit investigatif oleh BPK dan BPKP, penghentian sementara pembayaran proyek bermasalah, pembongkaran dan pengulangan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, serta sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.
GMPR menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga tercipta pembangunan infrastruktur yang transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada keselamatan rakyat.
