BULUKUMBA – Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan menjadi sorotan pemerhati demokrasi, Minggu, 22 September 2024.
Alasannya, ada gejala dari sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa yang diduga bakal melakukan mobilisasi massa, untuk ikut mengantar pasangan calon mencabut nomor urut di Komisi Pemilihan Umum Daerah Bulukumba, pada Senin, 23 September 2024.
Azhar Heril mengatakan pihaknya menilai ada gejala serius di Pilkada Bulukumba yang melibatkan oknum ASN dan Kepala Desa untuk melakukan mobilisasi massa.
“Kejadian itu menunjukkan ketidaknetralan pihak yang telah diatur atau dilarang oleh UU dan Pilkada untuk ikut berpolitik. Netralisasi ASN dan Kepala Desa itu sudah jelas,” kata Heril.
Kata dia, oknum ASN dan Kepala Desa ada indikasi melakukan mobilisasi massa kepada salah satu pasangan calon tertentu. Maka dari itu melahirkan hasil Pilkada yang tidak fair nantinya.
“Saat ini beberapa tim itu sudah bekerja di desa-desa, ternyata ada beberapa kepala desa yang telah memantau akan melakukan hal demikian,” bebernya.
Meski ia tak menyebutkan oknum kepala desa maupun ASN yang akan melakukan mobilisasi massa di Bulukumba. Tetapi, pihaknya nantinya bakal melaporkan keterlibatan mereka ke pihak Bawaslu Bulukumba.
“Ditambah dengan hadirnya paslon tertentu untuk mencabut nomor urut di KPU Bulukumba,” terangnya.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bulukumba menegaskan netraitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pilkada Serentak 2024.
“Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang terlibat dalam kampanye, harus netral sebagai kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pilkada,” ungkap Anggota Bawaslu Bulukumba, Wawan Kurniawan.
Aturannya kan sudah jelas dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf (b),(g) dan (j) yang berbunyi “ Kepala Desa dilarang : (b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; (g) menjadi pengurus partai politik; (j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
Sementara untuk perangkat Desa diatur dalam Pasal 51 yang berbunyi Perangkat Desa dilarang: (g) menjadi pengurus partai politik, (j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
“Perangkat desa yang dimaksud terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis”, tambahnya.
Wawan juga mengingatkan Kepala Desa agar tidak memberikan keputusan yang merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon dalam masa kampanye. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pilkada Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Apa saja sanksinya ?
Pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 30 mengatur sanksi bagi Kepala Desa yang melanggar Netralitas sementara pada Pasal 52 mengatur sanksi perangkat desa yang melanggar Netralitas. Sanksi administratifnya berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis bahkan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Sementara sanksi kepala desa diatur pada Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 188 yang berbunyi: Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
Wawan menambahkan berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 disebutkan bahwa Jadwal Penetapan Pasangan Calon (Minggu, 22 September 2024) dan Pelaksanaan Kampanye (Rabu, 25 September 2024 – Sabtu, 23 November 2024)
“Kami juga sudah mengimbau Panwascam untuk kembali memberikan pencegahan dalam bentuk Imbauan ke masing-masing Kepala Desa, agar mereka faham betul terkait ketentuan ini. Sehingga kedepan ketika ditemukan ada yang tidak netral maka Bawaslu Bulukumba tentu akan menangani sesuai ketentuan” urainya.
Kita harus belajar dari Pilkada 2020, seorang Kepala Desa di Bulukumba diberi sanksi pidana karena terbukti mendukung salahsatu paslon, dan kita tidak mau di Pilkada 2024 ini hal tersebut kembali terulang, harap Wawan. (*)
