Muhammad Abduh Azizul Gaffar
(Direktur Eksekutif Public Research Institute)
Makassar_Negara hukum yang kita cita-citakan kini kian menjauh dari substansinya. Hari ini, kita menyaksikan fenomena memilukan di mana hukum tidak lagi berdiri tegak sebagai panglima, melainkan tampak “bertekuk lutut” di hadapan syahwat politik dan relasi kekuasaan.
Ketika instrumen hukum digunakan bukan untuk melindungi hak-hak dasar rakyat, melainkan untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit, maka saat itulah lonceng kematian demokrasi sedang berbunyi.
Relasi kekuasaan yang timpang telah menciptakan disparitas perlakuan hukum.
Hukum menjadi tajam saat berhadapan dengan rakyat kecil atau kelompok kritis, namun tumpul dan penuh kompromi ketika bersentuhan dengan lingkaran kekuasaan. Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis yuridis, melainkan krisis moralitas kepemimpinan yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa. Public Research Institute memandang bahwa pembiaran terhadap praktik ini hanya akan melanggengkan ketidakadilan sistemik. Oleh karena itu, suara kritis tidak boleh padam.
Menyikapi berbagai isu krusial tersebut, kami sebelumnya telah merencanakan sebuah aksi unjuk rasa sebagai bentuk tekanan publik, terhadap aksi Koboi ketua DPRD Soppeng terhadap salah satu ASN yang bernama Rusaman. Namun, demi alasan cuaca dan efektivitas gerakan di lapangan, aksi yang seharusnya berlangsung pekan ini terpaksa tertunda akibat faktor cuaca buruk yang tidak memungkinkan massa untuk terkonsolidasi secara maksimal.
Akan tetapi, penundaan ini bukanlah tanda surutnya semangat perjuangan. Kami menyatakan bahwa aksi ini akan dilanjutkan kembali pada pekan depan, tepatnya pada tanggal 9 Februari.
Penundaan ini kami manfaatkan untuk memperkuat koordinasi dan mempertajam tuntutan. Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap integritas hukum untuk tetap siaga. Ingatlah, cuaca boleh saja menghambat fisik kita, namun ia tidak akan pernah bisa memadamkan api tuntutan keadilan.
Hukum harus kembali ke jalurnya sebagai alat keadilan, bukan alat kekuasaan. Sampai jumpa di lapangan pada 9 Februari mendatang.
