BULUKUMBA – Foto Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bulukumba bersama petahana yang beredar di media sosial menjadi sorotan publik.
Dalam foto tersebut, terlihat Ketua Baznas H Kamaruddin bersama petahana sambil memperlihatkan simbol-simbol yang diduga terkait dengan dukungan politik.
Muncul kekhawatiran bahwa keberpihakan tersebut bisa berpotensi menggiring program-program amal Baznas untuk kepentingan politik.
Foto itu memicu reaksi dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai bahwa lembaga seperti Baznas seharusnya bersikap netral, apalagi terkait kegiatan sosial yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, seperti penyaluran zakat, infak, dan sedekah.
Muncul spekulasi bahwa posisi Baznas dalam Pilkada ini rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik, khususnya untuk mendukung petahana yang tengah berkontestasi.
Salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya menilai, keterlibatan pimpinan lembaga sosial seperti Baznas dalam kegiatan politik adalah bentuk pelanggaran etika.
Menurutnya, lembaga amal seperti Baznas semestinya fokus pada tugasnya dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah secara adil tanpa memihak kelompok politik tertentu.
“Jika foto ini benar, sangat disayangkan. Baznas adalah lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola zakat, bukan sebagai alat untuk kepentingan politik. Jika benar terlibat, ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi ini,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa selain Ketua Baznas Bulukumba dengan simbol politik yang dipertontonkan di ruang publik. Foto tersebut juga diikuti oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ini juga memunculkan kekhawatiran bahwa program-program amal yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat luas dapat dipolitisasi atau digunakan sebagai alat untuk meraih dukungan.
Beberapa pihak juga menyerukan agar Baznas tetap netral dalam segala aktivitas politik, terutama di masa Pilkada 2024.
Lembaga seperti Baznas memiliki tanggungjawab moral yang besar dalam mengelola zakat yang merupakan dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, tanpa intervensi politik.
“Baznas ini harusnya netral. Jangan sampai program yang dijalankan Baznas, seperti bantuan untuk fakir miskin dan program sosial lainnya, digunakan sebagai alat politik,” ungkapnya.
“Ini mencederai kepercayaan masyarakat. Kami berharap pihak berwenang memantau potensi penyalahgunaan lembaga seperti ini untuk kepentingan politik,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Ketua Baznas Bulukumba H Kamaruddin terkait beredarnya foto tersebut.
Namun, publik menunggu tanggapan cepat dari pihak terkait untuk menjelaskan posisi lembaga tersebut dalam Pilkada Bulukumba 2024.
Di sisi lain, beberapa pihak mendesak agar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bulukumba memantau potensi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara maupun sosial dalam Pilkada ini.
Keterlibatan Ketua Baznas dalam politik dianggap sebagai pelanggaran kode etik yang serius, terutama jika program-program amal yang mereka jalankan digunakan untuk memobilisasi dukungan politik.
Kasus ini juga memicu diskusi lebih lanjut tentang pentingnya menjaga integritas lembaga yang mengelola dana sosial agar tetap bersih dari pengaruh politik.
Baznas, sebagai lembaga pengelola zakat, memiliki tanggungjawab besar terhadap kepercayaan publik. Jika lembaga ini terlibat dalam politik praktis.
Bukan hanya kredibilitas yang akan hancur, tetapi juga nasib masyarakat yang membutuhkan bantuan dari program-program Baznas.
Masyarakat Bulukumba berharap agar Baznas tetap berfokus pada tugas utamanya, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan, dan tidak terjebak dalam arus politik praktis yang bisa merusak citra lembaga tersebut serta menggadaikan kepentingan sosial untuk kepentingan politik sementara. (*)
