Menu

Mode Gelap
HMI BADKO SULSEL:Tantang Kapolrestabes Makassar Debat Terbuka Terkait Kasus Pembunuhan Remaja dalam Perspektif Perpol No.1 Tahun 2009 FANATIK Siap Kepung Kejati Sulsel, Desak Usut Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Drainase Rp21,6 Miliar Desakan Copot Kapolrestabes Makassar Menguat, HMI Badko Sulsel: Kepemimpinan Polisi Harus Bertanggung Jawab Mantum HMI Megarezky Desak Evaluasi Prosedur Senjata Api Polisi Usai Penembakan Remaja di Makassar” Gerakan koalisi lintas lembaga akan geruduk Pertamina regional vll dan SPBU 74.902.22

Politik · 15 Okt 2024 WITA ·

Jubir Millenial INiMI Ungkap Tiga Dampak Negatif Jika Retribusi Sampah Digratiskan


 Jubir Millenial INiMI Ungkap Tiga Dampak Negatif Jika Retribusi Sampah Digratiskan Perbesar

Makassar – Aldy Rafzanjani Thamrin, yang ditunjuk jadi Juru Bicara (Jubir) dari Calon Wakil Walikota Makassar nomor urut 3, Ilham Ari Fauzi Amir Uskara, memberikan pandangan kritisnya jika retribusi sampah digratiskan di Kota Makassar.

 

Menurutnya, meskipun kebijakan ini dapat meringankan sedikit beban ekonomi masyarakat, namun penggratisan retribusi sampah berpotensi menimbulkan sejumlah dampak negatif yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik.

 

Dalam pernyataannya, Aldhy mengungkapkan tiga dampak negatif jika retribusi sampah digratiskan. Pertama, penurunan kualitas layanan pengelolaan sampah.

 

Pemuda kelahiran 1998 ini menekankan bahwa pendapatan dari retribusi sampah selama ini digunakan untuk mendanai operasional pengelolaan sampah, termasuk pengangkutan dan pemrosesan limbah.

 

“Jika retribusi sampah digratiskan, pemerintah akan kesulitan dalam membiayai layanan ini. Akibatnya, kualitas pengelolaan sampah bisa menurun, mulai dari keterlambatan pengangkutan hingga kurangnya perawatan fasilitas,” jelasnya.

 

Kedua, kata Aldhy, pengratisan retribusi sampah juga bisa berdampak meningkatnya volume sampah. Sebab, tanpa adanya biaya yang dibebankan kepada masyarakat, dikhawatirkan produksi sampah akan meningkat drastis.

 

“Ketika masyarakat tidak harus membayar untuk layanan pengelolaan sampah, insentif untuk mengurangi, mendaur ulang, atau mengelola sampah secara bijak bisa berkurang. Tentu itu akan memperburuk permasalahan lingkungan yang sudah ada, seperti pembuangan sampah sembarangan,” tambah Lulusan Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa ini.

Baca Juga :  Kejutan, Husniah-Darmawangsyah Resmi Terima Rekomendasi Dua Partai Sekaligus

 

Yang ketiga, tandas Aldy, mengratiskan retribusi sampah juga akan berdampak menjadi beban anggaran daerah. Ia menggarisbawahi dampak finansial bagi pemerintah daerah.

 

“Retribusi sampah adalah salah satu sumber pendapatan yang penting untuk menjaga keberlanjutan program pengelolaan sampah. Jika dihapus, pemerintah harus mencari sumber dana lain untuk menutupi biaya operasional. Hal ini bisa membebani anggaran daerah dan terpaksa untuk memotong anggaran di sektor lain seperti pendidikan atau kesehatan,” lanjut S2 Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa ini.

 

Aldy mengutarakan, sebagai Calon Wakil Walikota Makassar, Ilham Ari Fauzi Amir Uskara menyarankan agar kelak kebijakan mengenai retribusi sampah dipikirkan secara matang, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan layanan publik.

 

“Kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pengelolaan sampah yang efektif sangat penting untuk menjaga kebersihan kota dan kesehatan lingkungan, sehingga kita perlu mencari solusi yang tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga memastikan layanan publik tetap optimal. Yang mau diupayakan Pak Ilham Ari Fauzi itu menurunkan biaya retribusi sampah,” sebutnya.

 

“Kita harus berpikir jangka panjang agar kebijakan yang diambil tidak hanya berdampak baik dalam jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan kota yang kita cintai ini. Kalau kembali ke angka Rp15 ribu, kami rasa itu lebih masuk akal. Karena kalau mau dihitung, itu biaya sampah hanya Rp500 rupiah perhari,” tutupnya.

Artikel ini telah dibaca 46 kali

Baca Lainnya

HMI BADKO SULSEL:Tantang Kapolrestabes Makassar Debat Terbuka Terkait Kasus Pembunuhan Remaja dalam Perspektif Perpol No.1 Tahun 2009

10 Maret 2026 - 20:37 WITA

GENGSI PUANG ATAU AROGANSI KEKUASAAN ?? Dugaan Aksi Koboi Ketua DPRD Soppeng Tuai Kecaman Publik

8 Februari 2026 - 13:57 WITA

PRI PASTIKAN AKSI JILID III: “TANGKAP DAN ADILI KETUA DPRD SOPPENG, NEGARA TIDAK BOLEH TAKLUK PADA AKSI KOBOI PEJABAT”

7 Februari 2026 - 14:07 WITA

PRI Gelar Aksi Jilid II di Polda Sulsel dan DPD I Golkar, Soroti Dugaan Aksi Koboi Ketua DPRD Soppeng

5 Februari 2026 - 16:12 WITA

Prestasi ‘Luar Biasa’ Ketua DPRD Soppeng: Tendang ASN dan Bikin Integritas Polisi ‘Batuk-Batuk’ Di duga Masuk Angin

3 Februari 2026 - 05:42 WITA

Hukum Ditekuk, Rakyat Ditindas : Ketua DPRD Soppeng Bertingkah Seperti Penguasa Lalim

2 Februari 2026 - 17:22 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
dv188
dv188
dv188
dv188
dv188
dv188
dv188
dv188
dv188
slot gacor
slot gacor maxwin
situs slot gacor
slot gacor hari ini
link slot gacor
https://jurnal-dev.polbangtan-bogor.ac.id/
slot gacor
slot gacor maxwin
situs slot gacor
slot gacor hari ini
link slot gacor
https://jurnal-dev.polbangtan-bogor.ac.id/doc/
slot gacor
slot gacor maxwin
situs slot gacor
slot gacor hari ini
link slot gacor
https://polbangtan-bogor.ac.id/
slot gacor
slot gacor maxwin
situs slot gacor
slot gacor hari ini
link slot gacor
https://polbangtan-bogor.ac.id/doc/
slot gacor
slot gacor maxwin
situs slot gacor
slot gacor hari ini
link slot gacor
https://polbangtan-bogor.ac.id/apps/