Barru, 14 Oktober 2024 – Teguh Iswara, anggota DPR RI yang seharusnya menjalankan tugasnya untuk mendengarkan dan menyalurkan aspirasi rakyat tanpa memandang golongan, justru membuat pernyataan kontroversial saat kampanye. Dalam video yang beredar luas, Teguh mengatakan bahwa bantuan dari program pusat hanya akan disalurkan dengan syarat jika adiknya, Drg. Ulfah, berhasil terpilih sebagai Bupati Barru. Pernyataan ini memicu kecaman dan kritik tajam dari berbagai kalangan, karena dianggap sebagai bentuk pembodohan publik dan arogansi seorang wakil rakyat.
Dalam video yang direkam oleh warga, Teguh terlihat jelas menyatakan bahwa masyarakat Barru hanya bisa merasakan manfaat dari program pemerintah pusat jika mereka memilih Drg. Ulfah sebagai Bupati Barru. “Bantuan Pusat insyaallah akan kita bawa ke kabupaten barru dengan syarat jika drg. ulfah terpilih sebagai bupati barru” Hal ini menjadi sorotan karena tugas seorang anggota DPR RI adalah memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dan terealisasi tanpa diskriminasi politik atau keluarga. Pernyataan tersebut seolah menunjukkan bahwa kepentingan pribadi dan keluarga lebih diutamakan daripada kewajiban melayani masyarakat secara adil dan merata.
Kritik Tajam terhadap Arogansi Politik
Banyak pihak melihat ini sebagai bentuk arogansi politik yang semakin menjauhkan wakil rakyat dari tanggung jawabnya. Teguh Iswara dan Drg. Ulfah, yang merupakan Adik – Kakak, kini menjadi sorotan atas dugaan penyalahgunaan posisi publik untuk kepentingan keluarga. Salah satu masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, “Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Bantuan dari pemerintah pusat seharusnya tidak dikaitkan dengan dukungan politik. Masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari program pemerintah, terlepas dari siapa yang mereka pilih.”
Kritikan lainnya datang dari pengamat politik lokal yang menilai pernyataan Teguh sebagai tindakan yang berpotensi merusak integritas lembaga publik. “Tindakan ini mencederai prinsip netralitas dan etika dalam pemerintahan. Hubungan keluarga seharusnya tidak menjadi faktor yang mempengaruhi aliran bantuan atau kebijakan publik. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana ambisi politik bisa mengaburkan batasan antara pelayanan publik dan kepentingan pribadi,” tegasnya.
Tanggung Jawab Wakil Rakyat
Teguh Iswara, sebagai anggota DPR RI, memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi semua warga tanpa kecuali. Dengan menyatakan bahwa bantuan hanya akan diberikan dengan syarat adiknya terpilih, ia telah melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi yang mengharuskan seorang wakil rakyat untuk melayani seluruh rakyat, bukan hanya mereka yang mendukung keluarganya.
Masyarakat Barru kini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa politik dinasti semakin kentara di Pilkada 2024. Hubungan keluarga antara Teguh dan Drg. Ulfah seharusnya tidak menjadi dasar penentuan kebijakan atau distribusi bantuan pemerintah pusat. Ini memperkuat dugaan bahwa Pilkada Barru tidak hanya tentang kompetisi politik, tetapi juga upaya melanggengkan kekuasaan keluarga di tingkat lokal.
Masa Depan Barru: Pilihan Masyarakat
Tindakan Teguh Iswara ini menjadi peringatan bagi masyarakat Barru untuk lebih kritis dalam memilih pemimpin yang benar-benar berkomitmen melayani rakyat, bukan hanya mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompok politik tertentu. Pilkada 2024 akan menjadi momen penting untuk menentukan apakah Barru akan dipimpin oleh sosok yang peduli pada seluruh rakyatnya atau terjebak dalam lingkaran politik dinasti.
Pernyataan Teguh yang mengaitkan bantuan pemerintah pusat dengan hasil Pilkada sangat berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses demokrasi. Masyarakat Barru diharapkan dapat membuat pilihan cerdas dan bijak untuk masa depan daerah mereka, terlepas dari tekanan politik yang mengaburkan niat asli dari para calon pemimpin mereka.
