Barru, 20 Oktober 2024 – Anggota DPR RI Teguh Iswara memicu spekulasi mengenai akses terbatas program pemerintah pusat dan provinsi di Barru. Iswara, kakak calon Bupati nomor urut 2, Drg. Ulfah, mengindikasikan bantuan pemerintah akan lebih mudah diterima jika keluarganya berkuasa.
Isu ini menjadi sensitif karena masyarakat Barru merasakan ketimpangan dalam penyaluran program. Banyak yang bertanya mengapa program dari pusat dan provinsi kurang terasa meski Barru memiliki figur yang menjabat di pemerintahan provinsi dan pusat. Pertanyaan ini semakin relevan ketika muncul dugaan bahwa program-program tersebut sengaja “ditahan” demi stabilitas politik keluarga tertentu.
Pernyataan Teguh mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan, yang menilai akses bantuan cenderung monopolistik bagi keluarga tertentu. Dalam sebuah video yang tersebar di media sosial, Iswara menyebutkan bahwa program dari pemerintah pusat akan lancar dengan syarat jika adiknya menang dalam Pilkada Barru. Ini membuka tabir kecurigaan masyarakat Barru, yang merasa terhambat dalam mengakses program pemerintah meski ada tokoh asli Barru di DPR.
Dugaan ini semakin kuat setelah masyarakat menilai banyak program yang seharusnya bisa dimanfaatkan, seolah “diblokade” karena tidak ada afiliasi kekeluargaan dengan penguasa saat ini. “Kita melihat kecenderungan program pusat dan provinsi sulit masuk, terutama tanpa hubungan dengan keluarga di pemerintahan. Pernyataan Teguh menguatkan dugaan ini,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Teguh Iswara membongkar praktik politik keluarga yang telah berlangsung lama di Barru. Masyarakat semakin mempertanyakan apakah bantuan publik hanya akan tersedia jika keluarga tertentu memegang kekuasaan. Keresahan ini muncul mengingat anggota DPR seharusnya menyalurkan aspirasi masyarakat secara merata, tanpa bergantung pada afiliasi keluarga atau politik.
Sejumlah pengamat politik lokal menyoroti bahwa pernyataan Teguh Iswara bisa menjadi katalisator ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin dari lingkaran kekuasaan sama. Mereka mencatat bahwa blokade program bantuan merugikan masyarakat Barru, yang berhak atas fasilitas pembangunan. “Jika yang dikatakan Iswara benar, ini jelas menunjukkan buruknya tata kelola dan keberpihakan pemerintah. Hak masyarakat tidak seharusnya dihalangi karena alasan politis atau kekeluargaan,” kata seorang pengamat.
Menciptakan Dinamika Baru dalam Pilkada Barru
Pernyataan Teguh Iswara tidak hanya menimbulkan dugaan negatif tentang distribusi bantuan, tetapi juga memengaruhi dinamika politik di Barru. Masyarakat mulai mempertimbangkan kesediaan menyerahkan kepemimpinan daerah kepada sosok dari lingkaran keluarga yang sama, yang diduga memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Jika benar bantuan pemerintah hanya mengalir saat keluarga tertentu berkuasa, ini menjadi pertaruhan besar bagi masa depan Barru.
Masyarakat berharap langkah konkret mengatasi masalah ini segera dilakukan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan dari pusat dan provinsi menjadi sorotan utama, agar setiap warga Barru mendapatkan akses yang sama tanpa bergantung pada ikatan politik atau keluarga.
