Menu

Mode Gelap
BADKO HMI Sulsel: Presiden Harus Bertindak Tegas, Jangan Biarkan Disharmoni Antar Lembaga Negara Mengganggu Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Jeritan Nelayan di Balik Tanda Tangan: FANATIK Siapkan Aksi Besar ke Polda Sulsel, Dugaan Pungli Rekomendasi BBM Nelayan Pangkep Makin Menguat Rokok Ilegal Hilang dari Polres? FANATIK Desak Polda Sulsel Usut Dugaan Pembiaran, Nama Kasat Reskrim Bantaeng Kembali Jadi Sorotan Gelar Aksi di Polda Sulsel, FANATIK Siapkan Laporan Dugaan Penyimpangan Kasat Reskrim Bantaeng: “Jangan Sampai Publik Curiga Ada yang Melindungi” Siapa yang Melindungi? FANATIK Desak Propam Usut Dugaan Penyimpangan Kasat Reskrim Bantaeng, Isu Kedekatan dengan Legislator Komisi III DPR RI Ikut Disorot

News · 7 Nov 2024 WITA ·

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Bupati Barru Kumpulkan Ketua RT/RW untuk Menangkan Pasangan Dokter Ulfah & MHG


 sumber istimewa Perbesar

sumber istimewa

Barru, 7 November 2024. Bupati Barru diduga kumpulkan Ketua RT/RW di rumah jabatannya untuk mengarahkan dukungan kepada pasangan calon nomor 2, yakni anaknya, Dokter Ulfah dan MHG, dalam Pilkada Barru 2024. Pertemuan ini berlangsung bertahap dari sore hingga malam. Para peserta, yang diminta menyerahkan ponsel mereka sebelum acara dimulai, dijanjikan akan diberangkatkan ke luar kota dan disambut oleh Teguh Iswara, anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem Komisi V.

Menurut laporan yang beredar, pertemuan itu dihadiri oleh para Ketua RT/RW dari Kecamatan Barru pada Rabu 06/11/2024. Dalam pertemuan tersebut, mereka diduga diberi arahan untuk mendukung pasangan Dokter Ulfah dan MHG. Langkah ini dinilai sebagai upaya terstruktur dari petahana untuk mengamankan dukungan politik bagi keluarganya, yang memunculkan kekhawatiran terkait netralitas jabatan publik.

Sebagai pejabat publik, Bupati memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak netralitas politik, terutama bagi perangkat desa dan Ketua RT/RW. Namun, penggunaan pengaruh kekuasaan yang dilaporkan ini dikhawatirkan membatasi hak warga untuk memilih secara bebas. Keterlibatan perangkat desa yang terorganisir menciptakan tekanan psikologis bagi Ketua RT/RW untuk mematuhi arahan demi menjaga posisi mereka, yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip demokrasi lokal.

Apabila dugaan ini terbukti, pengumpulan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Kepala daerah memiliki kewajiban menjaga asas netralitas, bukan memengaruhi keputusan politik perangkat desa demi kepentingan pribadi. Penyerahan ponsel yang diwajibkan selama pertemuan ini diduga bertujuan mengontrol arus informasi, yang dinilai sebagai pembatasan hak komunikasi dan privasi Ketua RT/RW.

Baca Juga :  Ikut ICE 2023, Makassar Pamerkan Booth Dengan Konsep Lorong Wisata MAKASSAR

Masyarakat Barru mendesak agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri, dan penegak hukum segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Warga berharap agar proses demokrasi berlangsung bebas dari tekanan politik. Partisipasi politik yang adil adalah fondasi penting dalam memilih pemimpin yang benar-benar berkomitmen pada kepentingan publik dan berintegritas tinggi untuk memajukan daerah.

Artikel ini telah dibaca 669 kali

Baca Lainnya

BADKO HMI Sulsel: Presiden Harus Bertindak Tegas, Jangan Biarkan Disharmoni Antar Lembaga Negara Mengganggu Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

10 Juli 2026 - 17:24 WITA

Jeritan Nelayan di Balik Tanda Tangan: FANATIK Siapkan Aksi Besar ke Polda Sulsel, Dugaan Pungli Rekomendasi BBM Nelayan Pangkep Makin Menguat

9 Juli 2026 - 13:05 WITA

Rokok Ilegal Hilang dari Polres? FANATIK Desak Polda Sulsel Usut Dugaan Pembiaran, Nama Kasat Reskrim Bantaeng Kembali Jadi Sorotan

19 Juni 2026 - 00:00 WITA

Gelar Aksi di Polda Sulsel, FANATIK Siapkan Laporan Dugaan Penyimpangan Kasat Reskrim Bantaeng: “Jangan Sampai Publik Curiga Ada yang Melindungi”

18 Juni 2026 - 11:31 WITA

Siapa yang Melindungi? FANATIK Desak Propam Usut Dugaan Penyimpangan Kasat Reskrim Bantaeng, Isu Kedekatan dengan Legislator Komisi III DPR RI Ikut Disorot

15 Juni 2026 - 23:23 WITA

HMI BADKO SULSEL; Geng motor bukan hanya tanggung jawab Polisi

14 Mei 2026 - 13:23 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
dv188
dv188
dv188
dv188
dv188
dv188
dv188
dv188
dv188
slot gacor
slot gacor maxwin
situs slot gacor
slot gacor hari ini
link slot gacor
https://jurnal-dev.polbangtan-bogor.ac.id/
slot gacor
slot gacor maxwin
situs slot gacor
slot gacor hari ini
link slot gacor
https://jurnal-dev.polbangtan-bogor.ac.id/doc/
slot gacor
slot gacor maxwin
situs slot gacor
slot gacor hari ini
link slot gacor
https://polbangtan-bogor.ac.id/
slot gacor
slot gacor maxwin
situs slot gacor
slot gacor hari ini
link slot gacor
https://polbangtan-bogor.ac.id/doc/
slot gacor
slot gacor maxwin
situs slot gacor
slot gacor hari ini
link slot gacor
https://polbangtan-bogor.ac.id/apps/