Barru, 7 November 2024, Dugaan kuat Bupati Barru gunakan upaya terstruktur untuk menangkan anaknya yang maju sebagai pasangan calon nomor urut 2 dalam Pilkada Barru 2024. Setelah informasi beredar tentang pengumpulan ratusan Ketua RT/RW di rumah jabatan Bupati Pada rabu 06/11/2024, kini terungkap bahwa para Ketua RT/RW tersebut akan diberangkatkan ke luar kota. Langkah ini diduga memiliki motif politik terselubung.
Berdasarkan informasi dan video yang beredar, rombongan ketua RT/RW berkumpul di Islamic Center Barru pada kamis 07/11/2024 Pukul 02.00 dini hari dan akan menuju Jakarta dan disambut oleh anggota DPR RI Teguh Iswara Suardi di Senayan menurut informasi beredar, Selain itu, ada laporan mengenai pembagian sejumlah uang sebagai bentuk “dukungan,” meskipun nominalnya belum diketahui. Metode mobilisasi ini menimbulkan kecurigaan dari masyarakat dan pemerhati politik lokal. Dugaan penggunaan anggaran daerah untuk membiayai langkah ini juga memicu pertanyaan mengenai urgensi alokasi dana tersebut.
Dengan mobilisasi Ketua RT/RW untuk kepentingan politik dinilai manipulatif dan melemahkan prinsip demokrasi di tingkat lokal. Tindakan ini bukan hanya mempengaruhi preferensi suara demi kepentingan keluarga, tetapi juga melibatkan fasilitas negara demi keuntungan pribadi. Dari perspektif hukum, tindakan ini bisa termasuk dalam pelanggaran wewenang dan potensi penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan politik.
Langkah yang diambil Bupati Barru ini memerlukan pengawasan dan investigasi ketat dari pihak berwenang. Pemanfaatan kedudukan pejabat publik untuk mendukung anggota keluarga dalam Pilkada mencoreng etika politik dan integritas pemerintah daerah. Jika mobilisasi ini terbukti bertujuan politik, kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin lokal dapat terganggu.
Gerakan terstruktur ini menuntut transparansi dan pengawasan dari lembaga berwenang demi mencegah penyalahgunaan wewenang. Jika benar terjadi pembagian uang atau janji-janji politik, ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Aparat terkait, termasuk KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri, perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan semua pihak bermain sesuai aturan tanpa tekanan atau manipulasi dari pihak berkuasa.
