Jakarta— Forum Aktivis Nasional Anti Korupsi (FANATIK) secara resmi melayangkan surat somasi keras/peringatan terakhir kepada Kepala Balai BWS V Sulawesi Barat terkait dugaan penyimpangan dalam proses lelang proyek pembangunan pengendalian banjir Sungai Mandar Tahun Anggaran 2026.
Surat bernomor 026/B/FANATIK/2026 tersebut memuat sejumlah temuan hasil pemantauan dan pengumpulan data yang mengindikasikan adanya pelanggaran serius dalam proses pengadaan. Di antaranya adalah dugaan tidak transparannya evaluasi dan penetapan pemenang lelang, indikasi kuat persekongkolan tender, hingga potensi konflik kepentingan yang mencederai prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah.
Selain itu, FANATIK juga menyoroti adanya dugaan komunikasi tidak wajar antara pihak internal balai dengan peserta lelang sebelum penetapan pemenang. Hal ini dinilai berpotensi melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta persaingan sehat sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan.
Dalam surat tersebut, FANATIK menegaskan tuntutan kepada pihak terkait untuk segera menghentikan atau membatalkan hasil lelang, melakukan evaluasi ulang secara terbuka, serta membuka seluruh dokumen proses kepada publik. Pihak balai diberikan waktu 3 (tiga) hari kalender untuk memberikan klarifikasi resmi.
Menanggapi situasi ini, aktivis muda sekaligus perwakilan FANATIK, Muhammad Abduh Azizul Gaffar, menegaskan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan langkah lanjutan berupa pelaporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
“Jika dalam batas waktu yang diberikan tidak ada itikad baik atau klarifikasi yang transparan, kami akan melaporkan secara resmi dugaan ini ke KPK. Kami menduga adanya indikasi transaksi under table dalam proses lelang yang mencederai integritas pengelolaan anggaran negara,” tegas Abduh.
Ia juga menambahkan bahwa FANATIK bersama elemen mahasiswa dan masyarakat sipil akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kontrol sosial.
“Aksi demonstrasi akan kami lakukan sebagai tekanan moral dan bentuk keberpihakan kepada publik agar praktik-praktik kotor dalam proyek pemerintah tidak dibiarkan. Ini bukan hanya soal satu proyek, tapi menyangkut masa depan tata kelola yang bersih,” lanjutnya.
Sementara itu, tokoh pemuda asal Mapilli, Abdul Jalal Bohari yang akrab disapa Intonk, turut memberikan tanggapan atas mencuatnya isu tersebut. Ia menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan praktik tidak sehat dalam proyek yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
“Kami sebagai masyarakat lokal tentu berharap proyek pengendalian banjir ini berjalan dengan jujur dan profesional. Jika benar ada praktik under table, maka ini adalah pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat,” ujar Intonk.
Ia juga mendukung langkah yang diambil oleh FANATIK untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami mendukung penuh upaya pelaporan ke KPK dan mendorong semua pihak untuk membuka fakta sebenar-benarnya. Jangan sampai proyek yang menyangkut keselamatan masyarakat justru dikotori oleh kepentingan segelintir orang,” tutupnya.
