MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — Celebes Corruption Watch (CCW) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Makassar serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), pada Senin, 16 November 2026.
Aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara dalam kegiatan Cetak Sawah Paket Sulawesi Tengah 9 yang hingga saat ini dipersoalkan karena diduga mengalami kemangkrakan tanpa kepastian penyelesaian pekerjaan maupun pertanggungjawaban yang jelas.
Celebes Corruption Watch mendesak pihak Balai Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Makassar selaku penyelenggara kegiatan serta CV Salman Jaya Utama selaku pelaksana pekerjaan agar tidak lepas tangan atas persoalan tersebut.
CCW menilai, persoalan pekerjaan yang sejak awal telah menuai permasalahan seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pihak Balai, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak.
“Bagaimana mungkin kegiatan yang menggunakan anggaran negara hingga miliaran rupiah justru terkesan dibiarkan tanpa kepastian? Pihak Balai sebagai penyelenggara tidak boleh menutup mata, sementara pihak pelaksana juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.”
Menurut CCW, kondisi tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan serius yang perlu dijawab secara terbuka. Mulai dari proses perencanaan, penetapan lokasi, pelaksanaan pekerjaan, hingga fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.
ADAPUN TUNTUTAN CELEBES CORRUPTION WATCH SEBAGAI BERIKUT:
1. Mendesak dilakukannya audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen Survei Investigasi dan Desain (SID), termasuk proses survei, penetapan lokasi, hasil desain, serta kesesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi faktual di lapangan.
2. Meminta pemeriksaan terhadap lahan yang terindikasi masuk dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT), sekaligus memastikan status dan legalitas seluruh lokasi pekerjaan.
3. Mendesak pemeriksaan terhadap dugaan tidak dilaksanakannya Mutual Check Zero (MC-0), serta meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam tahapan tersebut.
4. Meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dan monitoring oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selama masa pelaksanaan kontrak.
5. Mendesak pemeriksaan khusus terhadap dugaan adanya pungutan atau pembayaran fee kepada pihak Balai, termasuk penelusuran aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan.
6. Meminta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga menjalankan fungsi pengawasan sekaligus pelaksanaan kegiatan, termasuk menelusuri dasar penunjukan, pembagian tugas, serta kewenangan yang diberikan.
7. Mendesak pertanggungjawaban CV Salman Jaya Utama selaku pelaksana kegiatan atas pekerjaan yang diduga mangkrak serta meminta penjelasan terbuka mengenai progres fisik dan penggunaan anggaran.
8. Meminta agar apabila ditemukan indikasi pelanggaran administrasi, penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, atau tindak pidana korupsi, hasil pemeriksaan diteruskan kepada instansi pengawasan dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Celebes Corruption Watch menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar penyampaian aspirasi, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal penggunaan uang rakyat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
CCW juga meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan kejaksaan tinggi Sulawesi Tengah untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini dan melakukan langkah-langkah penelaahan serta pemeriksaan sesuai kewenangannya.
“Kami tidak ingin anggaran negara yang nilainya miliaran rupiah berakhir tanpa kejelasan. Jika pekerjaan tidak diselesaikan sebagaimana mestinya, harus ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai uang rakyat habis, sementara persoalan dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian.” Tutup Romi arunanta selaku jendral lapangan